Belakangan ini, sangat kentara terlihat ada upaya rekayasa politik devide et impera di negeri ini. Kasus Banser NU, lalu dibalas oleh FPI dan Kokam Muhammadiyah. Kekuasaan agaknya tengah menggunakan tangan rakyat di grassroot untuk menghabisi lawan politiknya.

Penguasa tidak ingin kasus kekalahan politik sebelumnya terjadi kembali di masa yang akan datang. Untuk itu, kekuasaan mencekal para ulama dan tokoh umat yang merugikan kepentingan politiknya. Namun bukan dengan tangan negara, melainkan tangan rakyat jelata. Inilah yang dinamakan rekayasa politik devide et Impera.

Devide et Impera adalah rekayasa politik adu domba yang dilaksanakan dalam rangka memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar mudah ditaklukan. Politik ini merupakan warisan imperialis Belanda dari awal kedatangannya ke wilayah Nusantara.

Lantas bagaimana cara kerjanya?

Pertama, rekayasa politik devide et impera yang dilakukan Belanda dijalankankan dengan cara mengadu kekuasaan yang berada di wilayah kerajaan maupun masyarakat. Kondisi ini akan melahirkan munculnya dua kubu yang bersitegang.

Kedua, Belanda pun memanfaatkan kondisi demikian dengan pro ke salah satu kubu dan menelantarkan kubu yang lainnya.

Ketiga, Belanda akan terus mengobarkan api permusuhan dengan memunculkan isu-isu yang membuat kelompok itu saling bertentangan dan kekuasaanya pun goyah.

Keempat, dalam kegoyahan inilah Belanda akan masuk dan menguasai kelompok tersebut.

Jika dikaitkan dengan realitas saat ini, rekayasa politik model ini sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Dalam kasus di Garut, Dua kubu ormas besar sudah tampil berhadap-hadapan. Harus ada upaya pencegahan agar hal ini tidak terjadi. Para pemimpin umat, baik di MUI, NU, Muhammadiyah, FPI, dan lainnya harus segera melakukan dialog untuk menyejukkan suasana. Sebab kelak yang menjadi korban adalah rakyat jelata.

Wallahu a’lam.
Semoga bermanfaat.
========
Saeful R.
Jakarta, 9-11-2017